Sumber: Tribun Timur, Makassar
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=84566&jenis=Front
| Rabu, 25-06-2008 |
| UN Anjlok, Mendiknas Bela Guru |
| Sebut UN 2008 Lebih Jujur; Pastikan Tidak Ada Ujian Susulan; AnggotaDPD Asal Sulsel Usul UN Dihentikan; Prof Qashim Mathar Ingatkan Syahrul soal Potensi KKN di Pendidikan Gratis |
| Makassar, Tribun - Menteri Pendidikan Nasional, Prof Dr Bambang Sudibyo, mengatakan, penurunkan persentase kelulusan pada Ujian Nasional (UN) disebabkan oleh penyelenggaraan ujuan yang lebih serius dan jujur. "Kira-kira hal itu bisa dipahami karena banyak pemerintah daerah (pemda) yang melakukan pengawasan UN dengan sangat ketat," kata Bambang usai membuka Lomba Kreativitas Siswa (LKS) Nasional XVI antar SMK di Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Selasa (24/6). |
| Mendiknas membela para guru yang dinilainya sudah bekerja dengan optimal dalam pengawasan UN, terutama pada tingkat SMP. Sebelumnya, sejumlah kalangan sempat menilai guru kurang maksimal dalam memberikan bekal kepada para siswa. Hasil UN SMP menempatkan Sulsel di peringkat ke-26 dari 33 provinsi untuk persentase kelulusan. Sementara untuk hasil UN SMA, posisi Sulsel jauh lebih baik dengan berada di peringkat kesembilan (Tribun, 24/6) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berjanji melakukan sejumlah perbaikan agar prestasi Sulsel ke depan jauh lebih baik. "Saya kira kita melakukan evaluasi. Kita harus bekerja keras dan memperbaiki kinerja di bidang pendidikan," kata Syahrul yang menggagas pendidikan dan kesehatan gratis ini. Pakar pendidikan, Prof Dr Arismundar Mpd, menilai, ada beberapa hal yang harus digenjot dan menjadi perhatian serius pemda (lihat, Warning). "Pembelajaran harus betul-betul berorientasi pada standar kelulusan. Kita juga harus mengoptimalkan proses belajar mengajar di sekolah agar dapat mengembangkan potensi anak didik," kata Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) ini. Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Dr Qasim Mathar, mengingatkan, pemprov harus berhati-hati dalam pelaksanaan pendidikan gratis. "Kita melihat ada potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam pelaksanaan pendidikan gratis di lapangan. Karena itu harus ada pengawasan yang lebih ketat," kata Qasim. Bermartabat Mendikas mengatakan, upaya serius pemda diperlihatkan saya lihat gubernur turun langsung memantau pelaksanaan UN, bahkan meminta bantuan polisi. "Gubenur benar-benar ingin menyelenggarakan UN di daerahnya itu dengan cara yang bermartabat. Hasil ini menurut saya yang lebih baik," ujarnya. Meski persentase kelulusan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, Bambang mengatakan bukan karena standar kelulusan yang terlalu tinggi. Bahkan nilai standar kelulusan itu tiap tahun akan dinaikkan."Kita akan naikkan standar itu dan tingkat kelulusan bergerak di situ-situ juga," ujarnya. Menurutnya, hasil tahun ini memang tidak banyak berubah dari tahun lalu. Di tingkat SMA perubahan hanya berbeda sekitar 0,5 persen dan di tingkat SMP hanya berbeda satu sampai dua persen. Mengenai permintaan beberapa sekolah untuk menghapus pelaksanaan UN, Bambang menilai itu bukan jalan terbaik. Dia menambahkan, keinginan seperti itu selalu muncul setiap tahun. Ditanya apakah akan ada ujian susulan untuk siswa yang tidak lulus tahun ini, dengan tegas Bambang menyatakan tidak akan ada ujian susulan. "Tidak ada, tidak ada ujian susulan," tegasnya. Hentikan UN Di Jakarta, anggota DPD RI asal Sulsel, Ishak Pamumbu Lambe, mengatakan sistem UN harus dihentikan karena tidak menjembatani keadaan di daerah serta mencakup prinsip kognitif-psikomotorik. Ishak menambahkan, UN mengabaikan kecerdasan, potensi, dan kemampuan anak yang multilevel serta mengabaikan keunggulan dan kemampuan khusus karena hanya mengakui anak yang berkemampuan tertentu saja. Berbagai masalah moral hazard yang menyertai penyelenggaraan UN seperti pembocoran soal adalah distorsi organik atau cacat bawaan sebagai sistem evaluasi pendidikan. "Distorsi organik tersebut dalah tanggung jawab menteri pendidikan nasional sebagai top manager urusan bidang pendidikan," tegas Ishak. Dia juga menilai, UN mengabaikan prinsip hak pendidikan yang direalisasikan dengan kesetaraan kesempatan karena ketiadaan perlakuan khusus terhadap anak di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, mengalami bencana alam atau sosial, dan tidak berkemampuan secara ekonomi. |
--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com
FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org
Usefull Links:
http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com
No comments:
Post a Comment