| Jumat, 12-12-2008 |
| Penyelesaian Fly Over Diundur Lagi |
 |
| Makassar, Tribun - Penyelesaian proyek Flyover Urip Sumoharjo molor lagi. Proyek ini diperkirakan baru akan rampung pada akhir Juni 2009 mendatang. Kontraktor meminta tambahan dana ke pemerintah sebesar Rp 7 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sulsel, Abdul Latief, di Makassar, Kamis (11/12), siang. Abdul Latief melakukan jumpa pers khusus. Didampingi oleh Kepala Bagian Humas Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala. |
| Latief mengatakan, awalnya proyek raksasa yang dimulai pada tahun 2006 lalu itu ditargetkan selesai pada akhir Desember 2008. Namun karena terjadi pembengkakan anggaran, proyek itu akhirnya ditunda penyelesaiannya sampai akhir Juni 2009 mendatang. "Persoalannya hanya pada eskalasi harga yang membengkak sampai Rp 7 miliar. Tapi itu tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek ini karena sebelumnya sudah ditangani oleh kontraktor," ujar mantan Asisten II Pemerintah Kota Makassar ini. Proyek flyover ini merupakan proyek pemerintah pusat dan dibiayai seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam estimasi awal, proyek ini bakal menelan dana sekitar Rp 65 miliar. Dengan penambahan, maka seluruh biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 72 miliar. Target penyelesaian sampai akhir Juni masih bisa berubah jika sewaktu-waktu di tengah perjalanan jika terdapat kendala-kendala seperti faktor alam dan kegiatan sosial lainnya. Soal krisis global yang melanda dunia, menurut Latief, tidak akan mempengaruhi penyelesaiannya. 365 Km Jalan Rusak DINAS Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Sulsel juga menuding, banyaknya kendaraan melebihi tonase yang melintas di ruas jalan provinsi di Sulsel, membuat jalan cepat rusak. Data kimpraswil menyebutkan, panjang ruas jalan provinsi yang rusak mencapai 365 km dari 1.209 km yang dimiliki Pemprov Sulsel. Sedangkan panjang ruas jalan nasional yang rusak mencapai 51.023 km dari total 1.556 km di Sulsel. Penyebab utama terjadinya kerusakan itu antara lain, faktor kelabilan tanah dan banyaknya kendaraan yang melebihi kapasitas yang ditentukan "Kalau mau tanya kenapa sampai banyak kendaraan yang melebihi tonasenya, tanyakan kepada dinas yang terkait," kata Latief. Dinas yang menangani masalah tonase dan standarisasi berat kendaraan adalah dinas perhubungan. Untuk membeton ruas jalan itu, pemerintah membutuhkan sedikitnya Rp 2,4 miliar per kilometer. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang menggunakan aspal yang hanya membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 miliar per kilometer. Tribun Timur, Selalu yang Pertama Ada peristiwa menarik? SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233 email: tribuntimurcom@yahoo.com Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266. Telepon: 0411 (8115555) (rex) |
--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com
FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org
Usefull Links:
http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com
No comments:
Post a Comment