Friday, December 19, 2008

Rektor Unhas: Polisi Terlalu Jauh ke Kampus

Sumber: Tribun Timur, Makassar
Jumat, 19-12-2003 
Rektor Unhas: Polisi Terlalu Jauh ke Kampus
Saat Bentrok dengan Mahasiswa Unhas; Pertimbangkan Langkah Hukum; Komnas Minta Kapolri Tegur Kapolda, Alumni Minta Dicopot; Ketua Mahkamah Konstitusi Ikut Kasus Bentrokan Polisi dengan Mahasiswa
 
Makassar, Tribun - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Idrus A Paturusi SpBO menilai, aparat kepolisian sudah terlalu jauh masuk ke kampus saat membubarkan aksi demo mahasiswa yang menentang pengesahan Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP).
 
"Kalau saya tidak turun kemarin (saat insiden), aksinya bisa meluas. Gayanya seperti itu dan polisi sepertinya memang menyisir. Saya salahkan karena mereka (polisi) sudah refresif masuk kampus," ujar Idrus di sela-sela teleconference dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD di Fakultas Hukum Unhas, Kamis (18/12).
Akibat bentrokan mahasiswa dengan polisi yang terjadi di dekat Rektorat Unhas, Rabu (17/12), tiga orang mahasiswa luka-luka, seorang di antaranya, Febrianto (22), mengalami luka cukup parah. Sedangkan empat mahasiswa lainnya diamankan polisi.
Tindakan polisi tersebut menuai kecaman dari kalangan aktivis dan alumni kampus perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di Indonesia timur tersebut (lihat, Reaksi Tojoh, Alumni, dan Aktivis).
Suara tegas disampaikan sejumlah alumni yang kini menduduki posisi penting, termasuk meminta pencopotan Kapolda Sulsel, Irjen Sisno Adiwinoto karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut.
Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kapolri menegur Kapolda Sulsel atas kejadian tersebut.
Namun polisi berdalih, mereka melakukan penertiban hukum dan membubarkan aksi yang sudah mengganggu kepentingan publik.
Kapolresta Makassar Timur AKBP Kamaruddin yang ditemui di kantornya mengatakan, tiga mahasiswa yang diamankan sehari sebelumnya sudah dibebaskan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelaku dalam bentrokan tersebut.

Dikepung
Bentrokan antara polisi dengan mahasiswa terjadi di dalam kampus atau sekitar satu kilometer dari jalur utama Jl Perintis Kemerdekaan. Saling lempar terjadi hampir dua jam lamanya.
Polisi berhasil mengepung sejumlah kawasan dengan formasi melingkar. Meski mahasiswa yang terlibat aksi tak lebih dari 100 orang yang berasal dari perwakilan semua fakultas, namun polisi mengerahkan sekitar 400 personel gabungan dari samapta dan intel/reserse.
Posisi polisi saat itu layaknya membubarkan aksi tawuran mahasiswa dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar.
Dari tayangan rekaman gambar sebagian besar stasiun televisi, pimpinan Unhas menilai polisi memperlihatkan arogansinya terhadap mahasiswa.
Tindakan kekerasan tersebut terjadi di depan mata Rektor Prof Idrus saat berusaha melerai aksi lempar batu mahasiswa-polisi de di tugu Peringatan 50 tahun Unhas atau sekitar 50 meter dari rektorat.
Idrus yang didampingi Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Syamsul Bahri, sejumlah guru besar, dosen, dan puluhan mahasiswa fakultas hukum kepada Ketua MK mengatakan
aksi demo yang dilakukan adalah sebuah dinamika kampus.
"Ini dinamika mahasiswa. Kalau tidak ada itu (aksi), maka dinamika tidak jalan. Tapi kita harap itu terkontrol dan kita upayakan itu dihilangkan," ujar Idrus sambil tertawa yang disambut tepuk tangan peserta teleconverence.
Dosen Unhas yang juga Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Dr Hasrullah MA, menjelaskan, kampus adalah daerah otonom sepanjang tidak menyangkut kasus kriminal dan korupsi sehingga polisi tidak boleh seenaknya mengobrak-abrik kampus. "Kapolda harus bertanggung jawab karena tidak mampu meredam tingkah laku aparatnya di lapangan," tegas dosen FISIP Unhas ini.

Kumpulkan Bukti
Kepala Humas Unhas, M Dahlan Abubakar, mengatakan, pimpinan universitas sedang mempelajari secara cermat dan akurat bukti yang ada untuk menentukan langkah hukum yang diambil terkait kekerasan yang dialami mahsiswa.
"Polisi sulit mengalihkan alibi di tengah keterbukaan informasi seperti sekarang. Kami sudah menerima protes yang mengalir dari alumni yang mengecam perlakuan aparat terhadap mahasiswa sebut,'' kata Dahlan.
Dia juga meluruskan pernyataan Kapolwiltabes Makassar Kombes Burhanuddin Andi yang menilai penolakan BHP adalah masalah pribadi dan harus diselesaikan secara internal.
''Soal BHP adalah kebijakan pemerintah, bukan masalah lokal atau Unhas. Kalau mahasiswa protes soal BHP berkaitan dengan langkah yang ditempuh Unhas, mereka tidak perlu ke jalan, cukup mengepung rekrorat,'' ujar Dahlan.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, kapolwiltabes diminta mempelajari setiap isu yang berkembang, termasuk masalah BHP, agar memperoleh pemahaman yang tidak keliru.
''Jadi, ini bukan masalah internal Unhas, melainkan masalah nasional,'' kata Dahlan.
Komnas HAM
Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh menyesalkan bentrokan antara mahasiswa dengan polisi di Unhas. Ridha menilai insiden saling lempar batu antara mahasiswa dan polisi itu tak mesti terjadi bola pimpinan kepolisian bisa mengarahkan aparatnya lebih persuasif dalam menangani aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.
"Informasi yang saya terima, katanya insiden itu dipicu karena sikap polisi yang berlebihan mengusir mahasiswa hingga jauh ke dalam kampus. Kalau itu terjadi, maka Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Sisno Adiwinoto harus bertanggungjawab," tegas Ridha via telepon selularnya, tadi malam.
Ridha mengaku saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Unhas, dan kepolisian terkait insiden tersebut.
"Setelah ada laporan resmi, kami akan mengevaluasi. Kalau memang hasil evaluasi itu mengharuskan kami turun ke lapangan, kita akan meminta keterangan langsung kepada para korban dan saksi di Makassar," ujarnya.
Tapi jika hasil evaluasi cukup mengeluarkan surat rekomendasi maka, maka Komnas HAM akan menyurati Kapolri untuk memberi sanksi keras terhadap kapolda.
Menurutnya, aksi mahasiswa di Makassar yang menentang pengesahan RUU BHP setahunya berjalan damai. Kendati sempat menutup setengah badan jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan, setidaknya polisi bisa meminta mahasiswa masuk ke dalam kampus.
Namun polisi tidak boleh mengejar sampai jauh ke dalam kampus. Aksi-aksi serupa yang sudah sering terjadi di Makassar, mestinya menjadi pelajaran bagi kepolisian untuk lebih profesional dalam menangani aksi-aksi mahasiswa. Bukan mengendepankan tindakan represif.
Sebab demo mahasiswa di dalam area kampus masih dibenarkan. Demo mahasiswa itu juga masih bagian dari agen kontrol sosial, salah satu fungsi mahasiswa.
"Setahu saya, protap (prosedur tetap) dalmas itu berprinsip menghormati HAM. Demo damai alias tidak anarkis itu juga bagian dari HAM," katanya.
Ridha mengakui telah menerima banyak laporan terkait benturan antara polisi dan masyarakat maupun antara polisi dan mahasiswa di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu setahun ini.

LBH Makassar
Wakil Direktur LBH Makassar Abdul Azis menilai tindakan polisi itu telah berlebih dan represif. Tindakan tersebut sudah mengarah pada penyalahgunaan diskresi.
"Makanya kami mendesak Komnas HAM dan Kompolnas RI untuk mengusut peristiwa ini. Kami akan membuat laporan kronologis insiden itu ke Komnas HAM dan Kompolnas RI," ujar Azis yang juga mantan aktivis mahasiswa Unhas ini.
Azis menegaskan pihaknya siap membantu mahasiswa dan siapa saja yang menjadi korban saat insiden tersebut jika ingin mengajukan hal itu ke proses hukum.
Kapolresta Makassar Timur, AKBP Kamaruddin, mengatakan, polisi tidak punya niat menyerbut kampus kecuali hanya bermaksud mengamankan aksi mahasiswa.
Dia mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan apa yang dialaminya. Dia juga membantah mahasiswa korban luka yang masih dirawat di RS Wahidin dianiaya polisi.
"Kami juga punya saksi kalau yang bersangkutan dipukul oleh mahasiswa karena dikira intel," kata Kamaruddin.
Dia menambahkan, tiga mahasiswa yang sempat diamankan sudah dilepaskan karena tidak terbukti ikut dalam aksi bentrokan tersebut. (cr2/cr3/jum)


--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Thursday, December 11, 2008

Penyelesaian Fly Over Diundur Lagi

Sumber: Tribun Timur, Makassarhttp://www.tribun-timur.com/view.php?id=112911&jenis=Kota
Jumat, 12-12-2008 
Penyelesaian Fly Over Diundur Lagi
Makassar, Tribun - Penyelesaian proyek Flyover Urip Sumoharjo molor lagi. Proyek ini diperkirakan baru akan rampung pada akhir Juni 2009 mendatang. Kontraktor meminta tambahan dana ke pemerintah sebesar Rp 7 miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sulsel, Abdul Latief, di Makassar, Kamis (11/12), siang. Abdul Latief melakukan jumpa pers khusus. Didampingi oleh Kepala Bagian Humas Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala.
 
Latief mengatakan, awalnya proyek raksasa yang dimulai pada tahun 2006 lalu itu ditargetkan selesai pada akhir Desember 2008. Namun karena terjadi pembengkakan anggaran, proyek itu akhirnya ditunda penyelesaiannya sampai akhir Juni 2009 mendatang.

"Persoalannya hanya pada eskalasi harga yang membengkak sampai Rp 7 miliar. Tapi itu tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek ini karena sebelumnya sudah ditangani oleh kontraktor," ujar mantan Asisten II Pemerintah Kota Makassar ini.

Proyek flyover ini merupakan proyek pemerintah pusat dan dibiayai seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam estimasi awal, proyek ini bakal menelan dana sekitar Rp 65 miliar. Dengan penambahan, maka seluruh biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 72 miliar.

Target penyelesaian sampai akhir Juni masih bisa berubah jika sewaktu-waktu di tengah perjalanan jika terdapat kendala-kendala seperti faktor alam dan kegiatan sosial lainnya. Soal krisis global yang melanda dunia, menurut Latief, tidak akan mempengaruhi penyelesaiannya.

365 Km Jalan Rusak
DINAS Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Sulsel juga menuding, banyaknya kendaraan melebihi tonase yang melintas di ruas jalan provinsi di Sulsel, membuat jalan cepat rusak.

Data kimpraswil menyebutkan, panjang ruas jalan provinsi yang rusak mencapai 365 km dari 1.209 km yang dimiliki Pemprov Sulsel. Sedangkan panjang ruas jalan nasional yang rusak mencapai 51.023 km dari total 1.556 km di Sulsel.

Penyebab utama terjadinya kerusakan itu antara lain, faktor kelabilan tanah dan banyaknya kendaraan yang melebihi kapasitas yang ditentukan "Kalau mau tanya kenapa sampai banyak kendaraan yang melebihi tonasenya, tanyakan kepada dinas yang terkait," kata Latief.

Dinas yang menangani masalah tonase dan standarisasi berat kendaraan adalah dinas perhubungan.

Untuk membeton ruas jalan itu, pemerintah membutuhkan sedikitnya Rp 2,4 miliar per kilometer. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang menggunakan aspal yang hanya membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 miliar per kilometer.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (rex)

--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Tuesday, December 9, 2008

Kejati Sulsel Awasi Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Sumber: Tribun Timur, Makassar

Rabu, 10-12-2008 
Kejati Sulsel Awasi Penyaluran Dana Pendidikan Gratis
Makassar, Tribun - Aparat kejaksaan mulai kemarin mendapat tugas tambahan yakni mengawasi penyaluran dan penggunaan dana untuk pendidikan gratis di 23 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.
Jika masih ada pejabat pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga guru maupun komite sekolah yang berani menyelewengkan dana negara tersebut, dipastikan kejaksaan akan menindaknya, baik secara perdata maupun pidana.
 
Ini merupakan konsekuensi dari penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang pengawasan penyaluran dan penggunaan dana untuk program pendidikan gratis, Selasa (9/12).
Penandatangan MoU itu dilakukan Kajati Sulsel Mahfud Mannan dan Gubernur Syahruln Yasin Limpo. Kerja sama tersebut diteken bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia.
"Kita memang serius agar penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Sebab jumlah dananya tidak sedikit, miliaran rupiah per kabupaten. Dengan MoU ini, saya minta sekolah-sekolah itu tak lagi ada alasan masih melakukan pungli terhadap murid- muridnya," jelas Syahrul usai teken kontrak tersebut.
Menurut Mahfud, dengan kerja sama tersebut maka penyaluran, pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan gratis di Sulsel bisa tepat sasaran dan transparan.
"Kita sudah minta seluruh jajaran kejati di Sulsel untuk memantau pelaksanaan program ini," ujarnya.
Penandatangan MoU tersebut dihadiri antara lain Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Patabai Pabokori, Wali Kota Makassar Andi Hery Iskandar, Waka Polda Brigjen Polisi Wijsnu Amat Sastro, Asisten Intelijen Kejati Abdul Karim, dan beberapa pejabat di lingkup pemrov dan kejati.
Usai penandatanganan kontrak, Syahrul juga menyempatkan menempel stiker yang berisi tulisan kampanye anti korupsi pada kaca mobil dinas Gubernur Sulsel.

60 Persen Tanggungan Provinsi
KADIS Pendidikan Provinsi Sulsel Andi Patabai Pabokori menjelaskan bahwa dana pendidikan gratis yang diprogramkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tak lain adalah dana tambahan penunjang bantuan operasional sekolah (BOS).
"Jumlah bantuan dari provinsi sebanyak 40 persen. Sebanyak 60 persen adalah dari APBD kota/kabupaten masing-masing," jelas Patabai yang ditemui di Kejati Sulsel, kemarin.

Inilah Peruntukan Dana Pendidikan Gratis
SD/MI/SDLB: -Tambahan penunjang dana BOS Rp 30 ribu per siswa per tahun - Bantuan biaya kepada murid miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah: Rp 150 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya murid miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp 1.000 per siswa per hari -Insentif guru: Rp 200 ribu per bulan - Insentif kepala sekolah: Rp 300 ribu per bulan -Insentif bujang (PNS): Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif satpam/ bujang (non PNS): Rp 400 ribu per bulan

*SMP/MTs/SMPLB: -Tambahan penunjang dana BOS: Rp 42 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya kepada siswa miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah: Rp 270 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya siswa miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp 2.000 per siswa per hari -Insentif guru mata pelajaran/ guru BK: Rp 1.500 per jam per guru -Insentif tenaga laboran: Rp 200 ribu per bulan (tidak termasuk guru yang diangkat sebagai tenaga laboran) -Insentif pustakawan: Rp 200 per bulan -Insentif kepala sekolah: Rp 300 ribu per bulan -Insentif wali kelas: Rp 50 ribu per bulan -Insentif kelebihan mengajar: Rp 5.000 per jam -Insentif KTU: Rp 200 ribu per bulan -Insentif bendaharawan: Rp 150 ribu per bulan - Insentif staf TU: Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif bujang (PNS) Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif satpam/ bujang (Non PNS): Rp 400 ribu per bulan

Peruntukan biaya: *Kegiatan PSB *Pembelian buku teks pelajaran *Pembiayaan kegiatan pembelajaran (remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, dan sejenisnya) *Pengadaan rapor dan foto murid *Biaya ulangan harian, ulangan umum, sampai laporan belajar siswa *Pembelian bahan-bahan habis pakai *Langganan daya dan jasa *Perawatan sekolah *Pengembangan profesi guru *Bantuan transportasi/ perlengkapan bagi siswa miskin.
(Sumber: Diknas Provinsi Sulsel/axa)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (jum)


--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Hipmi Gelar Aksi Damai di Lampu Merah


Sumber: Tribun Timur, Makassar
Selasa, 09-12-2008 | 16:06:06 
Hipmi Gelar Aksi Damai di Lampu Merah
Laporan: Rasmi Rijang Sikati. inkaku99@yahoo.co
 
Maros, Tribun - Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia (Hipmi) Maros menggelar aksi damai hari korupsi sedunia di perempatan lampu merah Maros.
 
Koordinator lapangan (Korlap) Uya, mengungkapkan jika aksi itu hanya untuk memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh hari ini.

"Kami hanya aksi damai anti korupsi. Apalagi kondisi Maros saat ini sangat kental dengan tindakan korupsi," terangnya.

Beberapa pengguna jalan sempat berhenti untuk melihat aksi yang dilakukan Hipmi.(*)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (rex)

--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Wednesday, December 3, 2008

Pallumara Ala Mekah

Citizen reporter pembaca Tribun Timur dari Mekah, Arab Saudi.

Sumber: Tribun Timur, Makassar

Rabu, 03-12-2008 | 21:53:09 
Pallumara Ala Mekah
Citizen Reporter Astuti Azis dari Mekah
 
ALHAMDULILLAH semua jamaah Konsorsium La Ilaha Illallah sehat-sehat saja menjelang Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah puncak atau syarat sahnya ibadah haji seseorang. Karenanya kami semua menjaga kesehatan.
 
Makanan menjadi hal utama untuk menunjang kesehatan jamaah. Kami di sini disuguhi makanan ala Indonesia itu karena lidah kami tidak terbiasa dengan makanan Arab. Ada nasi goreng, tempe, bahkan pallumara pun ada.

Banyak di antara jamaah kami yang sudah tua sehingga tidak bisa memakan makanan Arba yang didominasi oleh daging kambing. Karenanya menu ala Indonesia yang disuguhkan tiga kali sehari ini sangat membantu kami. Kerinduan pada tanah air langsung terobati.

Coffee Shop di hotel kami yang terbuka selama 24 jam juga sangat membantu. Cuaca Mekah yang dingin sangat malam dan subuh bisa kami atasi dengan menghangatkan diri di coffee shop.

Mekah saat ini sangat padat. Bus jamaah haji "pemerintah" sudah dihentikan. Mereka terpaksa berjalan kaki dari pondokan ke Masjidil Haram yang jaraknya hingga tujuh kilometer. Beruntung hotel kami hanya berjarak sekitar 300 meter dari masjid.

Jamaah yang bermalam di masjid pun semakin banyak. Utamanya mereka yang sudah berumur. Mereka tidak kuat lagi bolak-balik hotel dan masjid. Mereka makan dan minum di dalam masjid. Jika ingin buang air kecil, mereka baru meninggalkan masjid.

Di sini kami tidak perlu sering mengganti baju karena keringat kita tidak keluar deras seperti di Makassar meski cuaca cukup panas saat siang.

Kami harap doa masyarakat Sulsel agar kami bisa menyelesaikan ibadah haji ini dan kembali dengan selamat di tanah air.(*)


Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (lim)


--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Monday, December 1, 2008

IASmo Memang, IASmo Lapor Polisi


Sumber: Tribun Timur, Makassar (headline)

Selasa, 02-12-2008 
IASmo Laporkan Ketua PAN ke Polisi
Terkait Cek Kosong Senilai Rp 900 Juta; Buntut Fee untuk Pilwali Makassar; Nama Mantan Kandidat Wawali Irwan Paturusi Ikut Sebut; Busrah Mengaku Tidak Tahu
 
Makassar, Tribun - Tim Pemenangan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo) melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar, Busrah Abdullah, ke polisi.
 
Tim IASmo merasa tertipu setelah memberikan uang Rp 250 juta kepada Busrah. Belakangan Busrah mengembalikan uang tersebut dalam bentuk cek yang diduga tak mempunyai dana di bank (cek kosong).
"Perjanjiannya, fee itu untuk biaya survei setelah PAN mengusung IASmo. Tapi belakangan, PAN membelot ke kandidat lain," kata Jubir IASmo, Muh Akbar, Senin (1/12). Namun saat dikonfirmasi terpisah, Busrah mengaku belum mendapat informasi soal laporan dugaan penipuan oleh Tim IASmo.
"Saya masih di Jakarta. Saya belum dapat informasi soal itu," kata Busrah via telepon selular, tadi malam. Busrah juga enggan berkomentar terkait informasi pihaknya telah menerima duit dari IASmo dan pasangan yang diusung PAN pada pilwali lalu, Ridwan Musagani-Irwan Paturusi.
"Saya tidak mau berkomentar soal itu. Pokoknya saya tidak tahu apa-apa," tambah legislator Makassar ini.

Ditangani Penyidik
Proses pengaduan IASmo sementara ditangani penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Makassar Barat. Polisi telah memanggil calon Waki Wali Kota (Wawali) Makassar, Irwan Paturusi, untuk diperiksa sebagai sksi.
Irwan dipanggil sebagai saksi sesuai surat panggilan dari Polresta Makassar Barat tertanggal 19 November 2008.
Surat ini ditandatangani Kasat Reskrim Polresta Makassar Barat AKP F Ronald Sumigar berdasarkan surat bernomor SP.Gil/1665/XI/2008/Reskrim. Irwan mendatangi Polresta Makassar Barat, 22 November lalu.
Irwan dipanggil sebagai saksi karena yang diserahkan oleh Busrah kepada tim IASmo berasal dari kader PAN dan pimpinan salah satu lembaga swadaya masyarakat itu.
Irwan mengakui memang memberikan cek kepada DPD PAN Kota Makassar setelah sebelumnya menyerahkan uang tunia Rp 600 juta sebagai "pintu masuk" mendapatkan tumpangan partai politik di pilwali (lihay, Penjelasan Irwan Paturusi).
Tanggapan DPW
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappilu DPW PAN Sulsel, Doddy Amiruddin, menyatakan terus memantau perkembangan kasus ini.
"Saya kira apa yang terjadi sekarang merupakan efek dari manuver-manuver politik sebelum maupun setelah pilwali. Ini hasil daripada kesalahan-kesalahan yang dianggap sepele," kata Doddy.
Putra mantan Gubernur Sulsel Prof Dr Achmad Amiruddin ini berharap Busrah bisa menyelesaikan kasus yang menimpanya secara kekeluargaan.
"Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sekaligus pelajaran bagi teman-teman, kalau mau main, ya main yang cantik lah," tambahnya.

Manuver PAN
PAN Makassar menetapkan dukungannya pada pasangan Ridwan-Irwan (RI) pada detik-detik terakhir menjelang batas akhir dukungan parpol ke pasangan calon.
Sebelumnya, Busrah dalam kapasitas Ketua DPD PAN Makassar sempat menghadiri deklarasi pasangan IASmo di Aula Masjid Al Aqsha, Jl Maipa, Makassar.
Selain Busrah, turut hadir fungsionaris sejumlah parpol pengusung IASmo, Golkar, PDIP, PBB, PBR, PDS, dan PPD.
Sebelum menetapkan dukungan ke Ridwan-Irwan, sejumlah kandidat mendaftar untuk mengendarai partai yang didirikan Amien Rais tersebut.
Idris Manggabarani, Ilham Arief Sirajuddin, Supomo Guntur, Ridwan Musagani juga ikut mendaftar. PAN memungut duit administrasi untuk menyelenggarakan survei sebelum menentukan pilihan.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (sur/opi)
 


--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com

Mahasiswa Makassar, Tawuran, Tawuran

Tawuran teussssss. Ini hobi atau keterampilan sehhhhh!!!!


Sumber: Tribun Timur, Makassar
Selasa, 02-12-2008 
Mahasiswa vs Satpam UIT Bentrok
Makassar, Tribun - Puluhan mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) yang berunjuk rasa di depan kampusnya, Jl Rappocini Raya, Makassar, berakhir ricuh, Senin (1/12). Menyusul mahasiswa dan satpam perguruan tinggi swasta itu terlibat bentrok.
 
Andi Irwan yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahassiwa (BEM) Fisipol UIT menjadi korban pemukulan. Tangan kirinya berdarah. Diduga kuat pemukulan itu dilakukan oknum satpam kampus mereka sendiri.
Kejadian itu berawal saat puluhan mahasiswa yang tergabung dari 13 fakultas di kampus tersebut unjuk rasa mendesak yayasan perguruan tinggi itu agar segera membentuk Senat UIT.
Saat aksi berlangsung, sejumlah satpam kampus mereka menghampiri mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Kendati diminta membubarkan diri, mahasiswa ngotot tetap aksi. Beberapa oknum satpam itu pun memukul Andi Irwan.
Bahkan sejumlah sumber mengatakan, saat terjadi kericuhan, ada satpam yang terlihat mengeluarkan sangkur dan senjata tajam lainnya. Atas perbuatan itu, Irwan yang ditemani beberapa rekannya kemudian melaporkan kasus pemukulan itu ke Polwiltabes Makassar, kemarin.
Tak ingin ketinggalan, Nasrun bersama beberapa rekannya sesama satpam, juga mengadukan balik mahasiswa yang demo ke Markas Polresta Makassar Timur, Nasrun cs melaporkan pengrusakan yang dilakukan mahasiswa terhadap salah satu ruangan perkuliahan saat aksi.
Alasan Aksi
Menurut sejumlah mahasiswa yang ikut demo, aksi yang dilakukannya itu bertujuan mendesak pembentukan senat universitas memperbaiki kualitas UIT dengan membentuk senat universitas.
"Kebijakan yang berlaku selama ini selalu merupakan putusan yayasan. Padahal belum tentu yayasan mengetahui persis apa yang terbaik untuk kampus kami," ujar seorang mahasiswi yang enggan ditulis namanya.(cr3)

Telah Disetujui Yayasan

WAKIL Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIT Tahir Hamzah mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa sebenarnya telah disetujui pihak yayasan. UIT berada di bawah Yayasan Indonesia Timur.
"Namun karena beberapa hari ini Bapak Rektor Abd Muin Salim sedang berada di luar kota, maka pembentukan senat universitas tersebut belum terlaksana. Mahasiswa agaknya tidak sabaran saja," jelas Tahir yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Tahir menambahkan satpam turun tangan menghalau aksi para pengunjuk rasa karena tidak ada pemberitahuan dari mahasiswa ke pihak kampus.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (cr3)
 


--
Tribun Timur,
Surat Kabar Terbesar di Makassar
http://www.tribun-timur.com

FORUM DISKUSI PEMBACA TRIBUN TIMUR
tribun.freeforums.org

Usefull Links:

http://jurnalisme-makassar.blogspot.com
http://jurnalisme-tv.blogspot.com
http://jurnalisme-radio.blogspot.com
http://jurnalisme-blog.blogspot.com
http://makassar-updating.blogspot.com
http://makassar-bugis.blogspot.com